(Presiden RI Website)
Jakarta: Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di perkotaan, sebagai solusi untuk mempertahankan lingkungan yang baik, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat akan rumah. Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari Rabu (7/2) sore, usai memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Kementerian negara Perumahan Rakyat, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Menurut Presiden, percepatan pembangunan rumah susun di perkotaaan dengan kategori kota besar dengah jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa dan upaya menambah rumah sederhana sebagai bagian program pemerintah jangka menengah. “Lima tahun kedepan kita akan membangun 1000 tower atau setara 600 ribu unit. Pertimbangannya sangat jelas, kebutuhan akan rumah sederhana bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah sangat diperlukan. Kemudian rusun di perkotaan adalah solusi untuk mempertahankan lingkungan yang baik, mengurangi biaya transportasi manakala letaknya dekat dengan tempat kerjanya, dan aspek – aspek lain yang sangat menguntungkan,” kata Presiden.
“ Pembangunan rusun sederhana ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan kita, bahwa kita mengutamakan kebutuhan dasar rakyat, utamanya sandang dan papan. Kebijakan yang akan dilakukan adalah membangun rusun. Kita berikan insentif dan subsidi, kemudian rakyat bisa mendapatkan rumah dengan cara mengangsur pembeliannya. Selain itu ide membangun rusun ini untuk menkonsentrasikan perumahan – perumahan rakyat di lokasi yang tepat, mengurangi sebaran perumahan yang bisa berdampak kepada kemungkinan datangnya banjir,” ujar Presiden
Untuk itu Presiden mengharapkan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan swasta dan seluruh masyarakat luas agar rumusan percepatan pembangunan rusun perkotaan segera diwujudkan. “Mengenai hal – hal teknis, seperti jumlah intensif, subsidi, lokasi, akan dijelaskan oleh Menpera, setelah semuanya defenitif dan itu nanti akan dijadikan kebijakan publik yang akan kita jalankan. Kemudian hal-hal yang harus kita konsultasikan dan kordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan kita lakukan, tetapi semangat kita sama, kita harus memberikan atensi dan kita harus memberikan kemudahan bagi rakyat terutama yang berpenghasilan rendah,” kata Presiden.
Beberapa menteri yang turut ratas di kantor Menegpera antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri M. Ma`ruf, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Meneg PAN Taufik Effendi, Menpera Yusuf Asyari, Seskab Sudi Silalahi, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Kepala BPN Joko Winoto, Gubernur DKI Sutiyoso dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng
Ketika disampaikan bahwa rumah tersebut untuk golongan menengah kebawah, ada insentif dan ada subsidi, maka muncullah pertanyaan, apa iya penerima rumah tersebut benar-benar orang yang berhak? Sebagaimana kasus rumah-rumah susun lainnya, terdapat sangat banyak “middle man” atau “makelar” yang ikut bermain. Karena memilki jaringan yang lebih baik dengan pihak pengelola dan memiliki modal, maka tidak jarang rumah tersebut di beli oleh mereka dan selanjutnya disewakan atau dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal. Dengan kondisi seperti ini, pihak yang berhak kehilangan insentif dan subsidi yang dipromosikan oleh pemerintah, dan bahkan kemungkinan harganya menjadi sangat mahal mengingat rumah adalah suatu kebutuhan.
Pertanyaan lain, bagaimana nasib warga miskin yang sama sekali tidak mampu menyicil atau bahkan menyewa rumah? Mereka harus terusir dari rumah asal mereka akibat “penertiban action” dan hanya mendapatkan uang penggantian seadanya, yang jelas-jelas tidak cukup untuk melunaskan sebuah rumah pengganti.
Saya berangan-angan suatu saat kelak, dibangunlah suatu perumahan di kawasan asri nan indah yang dilengkapi dengan complete services and maintenance system, dimana orang – orang miskin Indonesialah yang tinggal di dalamnya. Biaya penyewaan rumah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jika hal ini terbantahkan dengan alasan kekurangan funds, ya sebaiknya pemerintah berhenti saja menjadi penguasa. Siapa yang memungkiri kekayaan alam Indonesia?, siapa yang memungkiri sifat gotong-royong bangsa kita?, siapa yang memungkiri kehandalan manusia Indonesia?. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyaknya, kita memiliki social capital yang luar biasa mengakarnya, dan kita memiliki human capital yang baik deri segi quality maupun quantitinya. Kurang apa lagi sih…..